Demo Kantor Gubernur Bali, Ratusan Buruh Desak Sistem Kerja Kontrak Dihapus

Merdeka.com – Ratusan buruh di Bali yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bali Bersatu menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Bali. Aksi ini untuk memperingati hari buruh sedua hari ini.

BERITA TERKAIT

Gerakan ini terdiri dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, jurnalis dan para pekerja di sektor pariwisata di Bali. Seperti organisasi GSM Bali, AJI Denpasar, PMKRI, GMKI, FMN, Pembaru, Seruni, KMHDI, SDMNI dan Puskeba.

Massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan, ‘Ingat Jurnalis Juga Buruh’, ‘Saatnya Bersatu Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh dan Lawan Kebijakan Rezim yang Anti Rakyat’.

Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana selaku koordinator Gerakan Buruh Bali Bersatu mengatakan pihaknya masih menemukan pekerja kontrak di sektor pariwisata yang hidup memprihatinkan. Di momen May Day ini, massa mendorong pemerintah daerah Bali segera membuat regulasi untuk melindungi hak pekerja lokal.

“Kami masih banyak menemukan kawan-kawan kami, yang dijadikan sebagai pekerja kontrak. Mereka dijadikan pekerjaan outsourcing dan bahkan pekerja magang dan kondisi seperti ini sangat memperhatikan,” ujarnya, Rabu (1/5).

Darsana mengungkapkan, banyak hotel di Bali memberlakukan sistem kerja kontrak yang merugikan pekerja. Pemda Bali diminta turun langsung mengecek kondisi para pekerja tersebut.

“Hampir sepenuhnya pekerja kontrak. Pekerjaa permanen bisa dihitung dengan jari itu yang terjadi. Kenapa kita sangat ingin sekali Pemerintah Bali dari pengawasan-pengawasan melakukan pengawasan lebih intensif lagi dan langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi ini,” tegasnya.

“Kalau kita bicara hotel dan hotel itu di bangun waktu yang tidak tertentu atau untuk periode yang tidak tertentu. Terus kenapa mereka kemudian memperkerjakan pekerja kontrak dan ini kami tidak terima. Ini yang kita suarakan kepada pemerintah,” tambah Darsana.

Selain itu, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran hak kepada para pekerja kontrak ini. Sebut saja, PHK sepihak dengan alasan kontrak kerja telah selesai.

“Itu sering sekali para pengusaha melakukan PHK sepihak. Karena alasannya bahwa mereka kontraknya telah berakhir. Karena ini sudah jelas di Pasal 59 Undang-undang 13 tahun 2003 mengatakan, bahwa ketika perjanjian kerja itu melanggar hukum maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tidak ada lagi istilah pekerja kontrak,” jelasnya.

Atas temuan ini, para buruh bertekad melawan sekaligus mendesak pemerintah melarang sistem kerja kontrak kepada perusahaan atau hotel di Bali.

“Ini yang harus kita lawan. Karena ini kepentingan kita bersama dan perlakuan ini harus kita lawan dan pemerintah secepatnya membuat kebijakan untuk tidak lagi memperbolehkan dengan adanya sistem kerja kontrak di seluruh Bali,” ucapnya.

Persoalan lain, kata Darsana, minimnya pengawasan pemerintah kepada buruh. Dia mencatat pemerintah hanya memiliki 24 pengawas untuk mengawasi puluhan ribu perusahaan di Bali.

“Mana mungkin 24 orang itu, bisa bekerja optimal kalau di Bali ini ada puluhan ribu perusahaan dan itu miris sekali. Akhirnya yang menjadi korban, iya kawan-kawan kami di buruh. Mereka takut dan mereka akan melapor ke mana,” ujarnya.

Tak hanya itu, Darsana menyebut para pekerja kerap mendapatkan intimidasi dari perusahaan atau hotel jika membentuk serikat buruh.

“Ketika mereka membentuk serikat buruh, mereka di panggil satu persatu. Di intimidasi dan segala macamnya. Diturunkan jabatannyalah dan sampai yang paling parah mereka melakukan PHK dan ini yang harus kita lawan dan kita harus suarakan,” ungkapnya.

“Sebenarnya kalau di Undang-undang nomor 21, tahun 2000, itu sudah jelas diatur dengan 10 orang saja bisa membentuk serikat buruh. Tetapi upaya dari pengusaha-pengusaha itu untuk tidak membuat para pekerja itu menjadi pintar dengan mereka ikut berorganisasi kan mereka tahu dengan haknya,” sambungnya.

Oleh karenanya, massa juga mendesak agar pemerintah mengeluarkan aturan agar perusahaan dan hotel memperbolehkan pegawainya membentuk serikat buruh.

“Kalau saya di Bali baru memiliki 15 anggota. Hanya ada tiga serikat buruh yang aktif di Bali. Ini yang membuat penting bagi kita dalam Peraturan Daerah nanti dalam perlindungan pekerja lokal itu masuk salah satunya bahwa setiap perusahaan itu diwajibkan memiliki serikat buruh,” tutup Darsana. [ray]

Merdeka.com